Home / NASIONAL / Abu Bakar Ba’asyir Akan Bebas Tanpa Perlu Bersumpah Setia Kepada Pancasila

Abu Bakar Ba’asyir Akan Bebas Tanpa Perlu Bersumpah Setia Kepada Pancasila

Yusril Ihza Mahendra selaku Penasihat hukum Presiden Joko Widodo menuturkan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir menolak menandatangani janji setia kepada Pancasila sebagai syarat pembebasannya. Kendati begitu, penolakan tersebut tak menghambat proses pembebasan Ba’asyir yang mulai akan diurus pada Senin pekan depan.

Mengutip DetikNews.com, Sabtu (19/01/2019), Yusril menyampaikan, salah satu syarat untuk bebas bersyarat yaitu setia pada Pancasila. Akan tetapi, Ba’asyir menolak hal itu dan ia lebih memilih mendekam saja di penjara sesuai masa hukuman.

“Inilah materi masalahnya,” ungkap Yusril di Jakarta, Sabtu (19/01/2019).

Yusril melanjutkan, sikap menolak setia pada Pancasila juga diucapkan Ba’asyir saat di Lapas Gunung Sindur, kemarin Jumat (18/01/2019). Saat itu, Yusril tengah menyambangi Ba’asyir. Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut mengungkapkan, Ba’asyir menyatakan tak mau menandatangani sumpah setia kepada Pancasila.

“Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu,” tutur Yusril menirukan ucapan Ba’asyir ketika itu.

Menurut Yusril, penolakan Ba’asyir itu tak menghalangi proses pembebasannya. Yusril menyebutkan bahwa status Ba’asyir akan menjadi bebas tanpa syarat.

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden punya kewenangan untuk menghilangkan syarat-syarat yang tertuang dalam Permenkumham No 3 Tahun 2018.

Ia juga menambahkan bahwa Jokowi sebagai presiden mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan yang mengesampingkan peraturan menteri. Kata Yusril, Presiden memiliki otoritas tertinggi.

“Ada namanya government policy, presiden menyelenggarakan aturan tertinggi. Presiden tertulis atau lisan kekuatannya sama. Perintah presiden punya kekuatan,” imbuh Yusril.

Di lain pihak, Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradatta menyebutkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Ba’asyir sudah bisa bebas.

Dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf k UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapinda berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Mahendradatta menjelaskan, yang dimaksud pembebasan bersyarat yaitu bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana. Mahendradatta melanjutkan, Ba’asyir sudah memenuhi syarat tersebut.

“Saya tegaskan ini sesuatu yang biasa dan jadi hak dari Ba’asyir, di Indonesia berlaku UU Pemasyarakatan,” paparnya.

Ba’asyir divonis 15 tahun penjara pada 2011 lalu. Mahendradatta mengungkapkan masa hukuman Ba’asyir jika dikurangi dengan masa tahanan dan remisi total yang didapatnya, sudah memenuhi syarat seorang narapidana mendapat remisi.

“Remisi 36 bulan, belum lagi ada remisi tambahan. Remisi itu di UU Pemasyarakatan ada remisi umum setiap 17 Agustus ada remisi khusus yang diberikan tiap hari raya keagamaan. Ustaz Ba’asyir Islam makanya diberikan remisi Idulfitri,” beber Mahendradatta.

“Ada remisi tambahan dan remisi tambahan belum kehitung berapa. Kalau mengatakan bebaskan berdasarkan apa banyak caranya,” ujarnya lagi.

Masih Berpengaruh di Kalangan Radikal

Melansir Tempo.co, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan Abu Bakar Baasyir masih berpengaruh di kalangan radikal.

“Buktinya, waktu di Nusa Kambangan juga masih banyak yang dateng kan,” ungkapnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (19/01/2019).

Moeldoko menambahkan pemerintah tak diam saja melihat itu. Dia menyampaikan, aparat sudah memitigasi hal tersebut.

Ia lalu melanjutkan, tindakan yang sama akan tetap dilakukan meski nanti Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Menurutnya, pembebasan pimpinan Ansharut Tauhid ini bukan berarti penanggulangan dan pengawasan terhadap terorisme menjadi kendor.

“Komitmen Presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan. Kuasa hukum calon Presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra, menuturkan pembebasan itu disetujui Presiden Joko Widodo.

Yusril kepada Jokowi menyampaikan Baasyir sudah berhak mengajukan bebas bersyarat sejak Desember lalu, setelah menjalani dua pertiga masa hukuman. Namun untuk bebas, Baasyir harus menandatangi surat setia kepada NKRI.

Kata Yusril, Abu Bakar Baasyir masih menolak sistem demokrasi. Ia pun meminta Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan presiden dan mengesampingkan syarat bebas bersyarat tersebut. Menurutnya, Jokowi setuju untuk mengesampingkan syarat tersebut.

Check Also

Debat Presiden Akan Digelar Perdana Nanti Malam, Ini Rambu-rambunya

Debat perdana Pilpres 2019 digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Kamis (17/1) malam ini. Debat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.